Pelajar Tidak Sekedar Menjadi Obyek Kebijakan dan Kepentingan

Friday, 10 July 2009 13:29

YU Pelatihan Advokasi Dini (PADI) PW IPM Jateng Purwokertp, Jawa Tengah – Bupati Kabupaten Banyumas, H. Mardjoko, M.M, mengungkapkan dalam era kehidupan yang semakin demokratis dan terbuka saat ini, dibutuhkan adanya pemahaman yang komprehensif dari seluruh warga negara mengenai hak dan kewajibannya dalam lingkup kehidupan bernegara. Salah satu aspek kehidupan bernegara adalah aspek hukum. Pemahaman masyarakat tentang hukum akan turut memberi jaminan atas keberhasilan penegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari komitmen bangsa di era demokrasi untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan beliau dalam pembukaan Pelatihan Advokasi Dini (PADI) yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, Kamis, 9 Juli 2009 di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Purwokerto. Beliau mengungkapkan pelajar sebagai bagian dari unsur pemuda yang merupakan elemen masyarakat yang penting dan strategis harus mendapat perharian. Pelajar perlu dibekali dengan pemahaman tentang aspek hukum, khususnya yang berhubungan dengan aktifitas pokoknya, yaitu dalam hal pendidikan. “Dengan pemahaman yang baik mengenai aspek hukum khususnya dalam lingkup dunia pendidikan, pelajar diharapkan mampu berperan lebih dalam kehidupan berbangsa, tidak sekedar menjadi obyek kebijakan dan kepentingan, tetapi bisa berperan aktif dan memberikan kontribusi positif dalam proses pembangunan, dengan tetap berpijak pada landasan hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam koridor tata hukum yang berlaku”, tutur beliau dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, H. Santoso, S.H, M.A.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, Muhammad Dwi Fakhrudin, mengungkapkan gerakan advokasi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah dimulai sejak Muktamar XII Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Gerakan tersebut muncul atas inisiatif kondisi krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia dan untuk melindungi hak-hak kaum pelajar dan remaja, sehingga kaum pelajar dan remaja bukan menjadi kaum mustad’afiin yang menjadi obyek kebijakan pemerintah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, H. Muhson, S. Ag, menuturkan harapannya agar dari pelatihan advokasi dini tersebut akan muncul advokat-advokat yang bermartabat dan berakhlakul karimah.