PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

MAKLUMAT
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Tentang PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009


Logo_Muhammadiyah

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mencermati perkembangan
politik nasional berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun
2009, dengan ini mengeluarkan maklumat sebagai berikut:

1. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan tajdid tetap istiqamah
dengan Khittah untuk tidak memiliki hubungan dan tidak terlibat dalam
melakukan dukungan politik dengan kekuatan politik mana pun. Fasilitas
gedung, amal usaha, masjid dan mushala, serta institusi-institusi di
lingkungan Muhammadiyah tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan
kampanye politik. Apabila terdapat anggota Pimpinan Persyarikatan,
Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi
lainnya dalam lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota Tim
Sukses dari calon Presiden dan Wakil Presiden maka yang bersangkutan
dinon-aktifkan dari jabatannya sampai selesai kegiatan Pemilihan Calon
Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bahwa bangsa Indonesia telah melintasi perjalanan sejarah yang panjang
dengan fondasi falsafah negara dan cita-cita nasional yang kokoh serta
agenda-agenda besar bangsa yang harus diselesaikan. Karena itu dalam
menghadapi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setiap calon perlu
memiliki komitmen tinggi pada idealisme kebangsaan yang luhur itu.
Segenap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik
dan tim sukses yang mendukungnya hendaknya menjadikan Pemilu 2009
sebagai proses demokrasi yang penting dan strategis untuk sebesar-besarnya
memenuhi hajat hidup dan kepentingan bangsa. Dalam berkompetisi
hendaknya bersaing secara sehat dilandasi etika dan sportivitas yang tinggi,
mengedepankan program kerja, menjauhkan diri dari praktik politik uang,
dan tidak menebar janji kosong bagi rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil 2
Presiden serta koalisi yang dibangun hendaknya mengedepankan
kepentingan bangsa, tidak merupakan kompromi-kompromi politik untuk
mengejar kekuasaan sesaat. Kendati politik itu bersifat praktis dan dinamis
namun hendaknya dalam berpolitik disertai nilai-nilai kebenaran, kejujuran,
kebaikan, keteladan, kepatutan, dan moral yang utama.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, Badan Pengawas Pemilu, dan
pihak-pihak yang terkait lainnya hendaknya menyelenggarakan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden secara lebih cermat dan transparan. Berangkat
dari pengalaman Pemilu legislatif yang lalu, hendaknya pelaksanaan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipersiapkan dengan seksama serta
tidak mengulangi kesalahan yang mencederai legitimasi proses demokrasi
dan memicu keresahan publik. Perlu diingat bahwa satu orang pun yang
terabaikan atau dirugikan haknya untuk memilih berarti mengabaikan hak
politik dan hak asasi rakyat. Karena itu, seluruh pihak penyelenggara
hendaknya menunjukkan komitmen yang kuat dan kesungguhan dalam
bekerja untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden yang benar-benar jujur, adil, bersih, transparan, damai, beradab,
serta mampu mencegah kecurangan dan praktik politik uang.

4. Mengajak segenap warga negara untuk menggunakan hak politik secara
bertanggungjawab disertai pertimbangan matang bahwa yang dipilih benar-
benar dapat membawa kemajuan bangsa dan negara. Penggunaan hak
politik tersebut merupakan wujud tanggungjawab berdemokrasi untuk
perbaikan, penyempurnaan, dan kelangsungan kehidupan bangsa. Sebagai
perimbangan, bahwa partisipasi rakyat yang positif harus disertai dengan
komitmen total dari calon Presiden dan Wakil Presiden serta segenap elite
politik dalam merespons, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat
dengan sungguh-sungguh sehingga tidak membuahkan kekecewaan dan
apatisme politik di kemudian hari. Perlu diingat bahwa jabatan kekuasaan
adalah amanat yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan selain
kepada rakyat, juga kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.

5. Mengajak kepada warga Muhammadiyah pada khususnya dan warga bangsa
pada umumnya agar menggunakan hak politik secara cerdas untuk memilih
pemimpin nasional yang benar-benar memiliki sifat dan kualitas sebagai
berikut: (1) berjiwa negarawan dengan mengutamakan kepentingan negara
dan bangsa di atas kepentingan lainnya, (2) berkarakter kuat yang
ditunjukkan dengan keteguhan memegang prinsip serta kesesuaian antara
kata dan tindakan, (3) memiliki visi kebangsaan yang jelas khususnya dalam
melakukan penyelamatan atas sumberdaya alam dan kekayaan negara, (4)
mampu bekerja-keras dan bekerja-nyata untuk kemajuan bangsa, (5)
mengedepankan kemandirian ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan 3
ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (6) menjaga martabat
bangsa dan kedaulatan negara dari berbagai intervensi dan kepentingan
asing, (7) mengagendakan perubahan yang konkret untuk keluar dari transisi
dan membawa kemajuan sejalan dengan cita-cita nasional, (8) melakukan
revitalisasi reformasi dan demokrasi yang bersifat mendasar disertai
kebijakan-kebijakan nasional yang mengutamakan hajat hidup rakyat, dan
(9) secara proporsional akomodatif terhadap aspirasi umat Islam dengan
tetap menunjukkan komitmen kuat dalam membangun bangsa secara
keseluruhan.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qarib

Yogyakarta, 01 Jumadats Tsaniyah 1430 H
26 Mei 2009 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Logo_Muhammadiyah

Ketua Umum,                                                                   Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin,                        M.A Drs. H. A. Rosyad Sholeh

Iklan